TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya menolak kebijakan impor beras yang disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Hasto menilai sikap memaksakan impor beras itu bertentangan dengan politik pangan Presiden Joko Widodo. Dia pun mengingatkan menteri semestinya tidak menjadi beban presiden.
"Memaksakan impor beras secara sepihak tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama ini mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," kata Hasto dalam keterangannya, dikutip Rabu, 24 Maret 2021.
Hasto mengatakan sikap PDIP menolak impor ini bukan tanpa alasan. Dia berujar, sejak satu tahun lalu PDI Perjuangan lewat kader di struktur partai, eksekutif, dan legislatif telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras.
Tanaman itu mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun, dan lainnya. "Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat Menteri Perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, keputusan Menteri Perdagangan bukan cuma melupakan basis politik Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan dari petani. Di samping itu, dia menilai kebijakan itu tak tepat mengingat perekonomian nasional sedang tertekan akibat pandemi Covid-19.
Hasto menyebut Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. "Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," ucapnya.
